Jadikan Pegawai 'Kurang Kerjaan' Sebagai PPL

Rabu, 26 Maret 2008  20:48:00

Padang-RoL--  Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Sumbar, Yoesmeri Yusuf menyarankan, sebaiknya para pegawai Pemprov yang "kurang kerjaan" (tidak berkerja optimal, red) dialihkan tugasnya menjadi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di nagari-nagari untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka.

"Di Pemprov Sumbar tercatat sekitar 12 ribu pegawai dan tidak semuanya bekerja optimal di kantor. Dari pada 'kurang kerjaan' lebih baik mereka diberdayakan menjadi PPL, sehingga jelas dan optimal kinerjanya untuk melayani masyarakat," kata Yoesmeri di Padang, Rabu. Menurut dia, tugas sebagai PPL sangat dibutuhkan di nagari-nagari, namun jumlah mereka saat ini sangat minim sehingga berdampak terhadap upaya pengembangan ekonomi daerah setempat.

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan dari 585 nagari (pemerintahan terendah di bawah kecamatan, red) di Sumbar, sekitar 70 persen justru tidak memiliki tenaga PPL. Sedangkan 30 persen yang telah memiliki PPL, jumlahnya juga tidak memadai dibanding tugas membimbing masyarakat dalam pengembangan dan pengolahan bidang pertanian berdasarkan teknis dan ilmu pengetahuan terbaru, katanya. Ia mengatakan, idealnya tiap nagari punya delapan PPL, yakni masing -masing dua penyuluhan bidang pertanian, bidang peternakan, perkebunan dan perikanan.

Penempatan PPL ini, disesuaikan dengan kebutuhan atau sektor prioritas yang dikembangkan pada tiap nagari, atau minimal tiap nagari punya dua orang PPL yang menguasai bidang pertanian, perkebunan, petenakan dan perikanan. Ia menyebutkan, dengan jumlah minimal dua PPL per nagari, maka dibutuhkan 1.200 PPL di Sumbar.  "Saya usulkan 1.200 PPL ini, diambil dari pegawai Pemprov Sumbar yang tidak optimal bekerja di kantor dan dialihkan tugasnya ke nagari-nagari," tambahnya.

Para pegawai itu diberikan pembekalan, pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu, mengenai pengetahuan bidang pertanian, perkebunan, petenakan dan perikanan. Ilmu pengetahuan itu, selanjutnya diterapkan kepada masyarakat di nagari-nagari, tambahnya.

Untuk merangsang pegawai beralih tugas ke PPL, maka perlu diberikan tunjangan atau insentif, sehingga mereka tidak merasa "dibuang" ke daerah, tetapi lebih merasakan dihargai karena dapat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, kata Yosmeri.

Ia menyebutkan, menambah jumlah PPL hingga memadai selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat juga mempertegas visi pemerintah daerah dalam memberdayakan nagari sebagai basis ekonomi kerakyatan. antara/mim

Sumber: http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=328072&kat_id=23